sultra.tribratanews.com – Rakorda Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra bertempat di Zahra Hotel Kendari, Senin (29/4/2019). Dalam kesempatan tersebut Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K. berkesempatan membawakan materi bertema “Memperkuat Sinergi Kepolisian Dan Ulama Dalam Mengawal Pembangunan Sultra”.
Menurut Kapolda, sejak awal pembangunan di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan peran ulama dan ormas Islam sangat sinergis, diantaranya dua organisasi besar NU dan Muhammadiyah yang juga mendukung deklarasi sumpah pemuda. Organisasi tersebut saat ini yang mempunyai kontribusi besar di Indonesia.
Ia menjelaskan hingga kini Indonesia dihadapan dengan tantangan keberagaman di tengah pesatnya arus globalisasi yang memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru dan pudarnya nilai luhur kebangsaan.
“Kita dihadapkan ancaman baru, terorisme yang melahirkan ISIS, narkotika hingga konflik sosial yang merupakan bagian dari ancaman, yang merupakan agenda peperangan proxy war,” kata Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K.
Termasuk saat ini Indonesia menjadi bagian dari kepentingan proxy war para negara lain dengan agenda mereka masing-masing untuk mengeruk dan menguasai Indonesia. Kekuatan asing telah banyak mengepung Indonesia dengan pos-pos militer yang ditempatkan dibeberapa wilayah terluar yang berdekatan dengan Indonesia.
Salah satunya adalah dengan intrik ekonomi yang berimbas konflik sosial dengan banyaknya investor asing masuk di Indonesia.
Bahkan hingga kini di Indonesia dihadapkan kepada tantangan adanya organisasi masyarakat yang ingin menggantikan dasar negara Indonesia dengan sistem Khilafah. Organisasi tersebut saat ini telah dibekukan oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan konstitusi negara.
Selain itu, kita dihadapkan dengan media sosial yang merupakan bagian dari tantangan keberagaman. Dengan media sosial jarak semakin terabaikan, apapun bisa di share sehingga peredaran informasi terutama hoax dan hate speech berat untuk dibendung.
Beberapa ancaman yang dapat meruntuhkan keutuhan NKRI menurut Kapolda Sultra diantaranya meremehkan kebudayaan lain, rasa kesukuan yang berlebih, diskriminatif, penilaian berdasarkan persepsi dan objektifitas dan memperbesar perbedaan serta mementingkan cara pandang dengan ideologi tertentu.
“Toleransi merupakan kunci agar NKRI damai serta menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan,” pungkasnya.
