sultra.tribratanews.com – Diikuti oleh personel gabungan TNI/Polri serta personel gabungan lainnya, Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi pemilu Tahun 2019 dipusatkan di Area SSDC (ex MTQ), Jumat (22/3/2019). Apel tersebut dipimpin oleh Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K. didampingi Danrem 143 Halu Oleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yuliato, S.E., M.Si.
Danrem membacakan amanat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. Dalam sambutan tersebut Wiranto mengatakan bahwa Pemilu 2019 akan menjadi sejarah karena dilaksanakan serentak yakni 5 (Lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Pemilu akan menjadi sorotan dunia Internasional apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh, akan tetapi juga pihak penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.
“Tentunya TNI/Polri juga fungsinya sangat berperan untuk suksesnya Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ungkap Wiranto.
Pemilu serentak ditahun ini merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih caleg yang akan memperjuangkan aspirasi. Sedapat mungkin ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak lainnya, sejatinya momen ini harus menjadi ajang untuk berkompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional.
Wiranto menekankan penyelenggaraan pemilu masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu disetiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan kamtibmas.
“Seluruh stakeholders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut,” pungkasnya.
