sultra.tribratanews.com – Pada hari Jumat, 4 Oktober 2024, bertempat di WTC Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA), berlangsung kegiatan UNSULTRA CAMP III yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNSULTRA.
Kegiatan ini mengangkat tema “Upaya Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam Menjaga Kamtibmas Menghadapi Pemilihan Serentak 2024.” Kabidhumas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K., hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan ini dipandu oleh Ketua BEM UNSULTRA, Muh. Abri Ardan, dan juga dihadiri oleh pemateri dari Korem 143/Halu Oleo (HO), dalam hal ini Kasrem 143 HO, Kolonel Inf Dr. (Can) Singgih Pambudi Arianto, M.M., M.Han.
Kabidhumas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, menyampaikan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama Pilkada. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya pengamanan yang solid dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. Selain itu, Kombes Pol Iis Kristian menegaskan bahwa Polri Netral. Polda Sultra dan jajaran akan senantiasa menjaga Netralitas dalam Pilkada. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Polri, tegasnya, harus berdiri netral tanpa berpihak pada kandidat manapun, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini tetap terjaga.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para peserta, yang sebagian besar mahasiswa, menyampaikan pertanyaan seputar peran Polri dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam Pilkada mendatang. Melalui diskusi ini, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kepolisian menjaga keamanan dan netralitas di tengah dinamika politik daerah.
Dengan adanya UNSULTRA CAMP III, diharapkan para mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya peran serta kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam menjaga stabilitas Kamtibmas menjelang Pemilihan Serentak 2024. Acara ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi mengenai isu-isu keamanan dan peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.