sultra.tribratanews.com – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Pengurus Wilayah (PW) Nahdatul Ulama (NU), dan Universitas Haluoleo (UHO) Kendari menandatangi nota kesepahaman Tripartit dalam rangka mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme.
Dilansir dari Sultranesia.ID. Penandatangan itu berlangsung di Grand Claro Hotel Kendari, pada Rabu (24/3) yang dilanjutkan dengan sarasehan penyusunan buku intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Ketua PW NU Sultra, KH Muslim mengatakan, MoU tersebut dilakukan agar tak ada kelompok yang menodai ajaran agama untuk mengguncang keamanan negara. “Ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, harus secara bersama-sama sebagai bentuk sinergitas kita sebagai anak bangsa,” ujarnya.
Ia berkata, banyaknya informasi yang tidak berlandaskan hukum yang diperoleh masyarakat bisa membahayakan ketentraman sebagai warga negara jika tak dipahami dengan baik. Polda Sultra, NU dan UHO akan bersama-sama menyusun buku tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
“Semua masyarakat bisa menyumbangkan pikiran mereka dalam buku itu. Bukan hanya 3 intansi ini saja, tetapi semua elemen bisa berkontribusi,” katanya.
Di tempat yang sama, Rektor UHO, Muh Zamrun, menyebut bahwa adanya kolaborasi antara PW NU, UHO, dan Polda Sultra diharapkan bisa mencegah tindakan sekelompok orang yang berdampak pada munculnya gerakan radikalisme.
“Ini baru awal. Saat ini kita baru memulai kerjasama ini dengan 3 intansi, tetapi ke depannya semoga semua pihak baik Pemda, TNI dan elemen lainnya bisa bersama-sama,” tuturnya. Zamrun menambahkan kegiatan pencegahan radikalisme sudah lama dilakukan di UHO. Mulai dari seminar, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
Sementara itu, Dirintel Polda Sultra, Kombespol Suswanto menuturkan bahwa adanya gerakan sekelompok orang yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat akan menjadi target dan sasaran mereka untuk melakukan pengamanan, tetapi dengan langkah-langkah edukasi dan pendekatan persuasif lebih dulu. 
Dia hawatir, jika kondisi tersebut tidak terkendali bisa berdampak pada munculnya isu sara di Sultra. Pihaknya bakal melibatkan seluruh pemuka adat agar bisa memberantas radikalisme di Sultra.
“Minggu depan kita akan adakan komunikasi dengan para pemangku adat di Sultra. Tujuannya agar terjalin komunikasi dan antar suku bisa hidup berdampingan di daerah tercinta ini,” pungkasnya.